+6221 3912994 imp@implaw.com

Mahkamah Agung Selenggarakan Pelatihan Untuk Pelatih Aplikasi E-Court

Mahkamah Agung Selenggarakan Pelatihan Untuk Pelatih Aplikasi E-Court

Bekasi—Humas: Untuk mempersiapkan tenaga pelatih yang akan memandu pelatihan-pelatihan tentang aplikasi pengadilan elektronik (e-court) di semua lingkungan peradilan, Mahkamah Agung menyelenggarakan pelatihan untuk pelatih (Training of Trainers—ToT) aplikasi e-court.

Kegiatan yang dilaksanakan di Bekasi tersebut akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari sejak Selasa hingga Jumat (4-7/9/2018). Dalam laporannya, Ketua Panitia yang juga menjabat Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas, Supriyadi Gunawan menyebutkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 38 (tiga puluh delapan) orang peserta yang akan dipersiapkan untuk bidang hukum dan kebijakan, bidang teknologi informasi dan bidang pelayanan publik (help desk).

Merespons Perkembangan Global

https://mahkamahagung.go.id/cms/media/5127

Dalam sambutan pembukaannya, Ketua Kelompok Kerja Koordinasi Kemudahan Berusaha, Syamsul Maarif, S.H., LLM., PhD., menjelaskan bahwa di berbagai belahan dunia praktek pengadilan sudah tidak lagi diselenggarakan secara konvensional. Hakim Agung yang juga mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tersebut mencontohkan dengan praktik pengadilan elektronik di Korea Selatan, Thailand dan Singapura.

https://mahkamahagung.go.id/cms/media/5128

“Enam tahun yang lalu saya berkunjung ke Korea Selatan dan diperlihatkan praktik pengadilan elektronik di negara tersebut,” ujar Syamsul mencontohkan.

Fenomena serupa, lanjut Syamsul, dilihatnya di Singapura yang sudah sepenuhnya menerapkan pengadilan elektronik. “Dan yang mengejutkan, di pengadilan-pengadilan Thailand sudah tidak hardcopy, karena semuanya sudah dilakukan secara digital,” imbuh Syamsul.

Dengan perkembangan tersebut, sambung Syamsul, Ketua Mahkamah Agung menginginkan perubahan yang lebih cepat, termasuk melampaui harapan dari Bank Dunia (World Bank). Terobosan tersebut tidak lain adalah penerapan pengadilan elektronik yang sudah menjangkau persidangan secara elektronik, seperti acara jawaban, replik, duplik dan penyampaian kesimpulan.

Kesiapan Pengadilan Percontohan

Di bagian lain, Syamsul juga menyampaikan perkembangan aplikasi pengadilan elektronik di Indonesia, khususnya pengadilan-pengadilan percontohan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara  di Pengadilan Secara Elektronik.

“Dari 32 (tiga puluh dua) pengadilan percontohan, sebanyak 4 (empat) pengadilan belum siap. Namun demikian, terdapat belasan pengadilan bukan percontohan yang sudah siap untuk menerapkan pengadilan elektronik,” ujar Syamsul Maarif menggambarkan.

Atas kesiapan yang bervariasi tersebut, Syamsul berpesan kepada peserta ToT agar menindaklanjuti dan menularkan hasil-hasil pelatihan ini kepada pengadilan-pengadilan yang belum siap. “Tugas saudara-saudara ke depan untuk memberikan penjelasan dan mempersiapkan semua pengadilan,” pesan Syamsul.

Di bagian akhir, Syamsul menyampaikan apresiasinya kepada Kepala Biro Hukum dan Humas, DR. Abdullah, S.H., MS yang telah menyelenggarakan pelatihan tersebut. (Humas/Mohammad Noor)

Sumber (https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3180/mahkamah-agung-selenggarakan-pelatihan-untuk-pelatih-aplikasi-e-court)

UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HUT MA RI KE 73

UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HUT MA RI KE 73

Jakarta-Humas: Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI yang ke-73 pada tanggal 19 Agustus 2018, Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo mengintruksikan kepada seluruh pengadilan pada empat lingkungan peradilan untuk menyelenggarakan upacara bendera pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018.

Adapun ketentuannya adalah sebegai berikut:

Pertama, Pelaksanaan Upacara memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung yang ke-73 pada empat lingkungan peradilan tingkat provinsi dipusatkan di kantor pengadilan tingkat banding dan bagi pengadilan tingkat pertama yang terletak jauh dari Ibu Kota Provinsi / dari kantor Pengadilan Tingkat Banding atau karena kesulitan transportasi, Upacara dilaksanakan pada salah satu kantor Pengadilan Tingkat Pertama di Kabupaten / Kota, sesuai dengan situasi dan kondisi;

Kedua, Tema HUT Mahkamah Agung Ri ke 73 tahun 2018 adalah “Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi”;

Ketiga, Waktu pelaksanaan upacara pada pukul 07.30 waktu setempat dengan Inspektur upacara, untuk Pengadilan Tingkat Banding adalah ketua Pengadilan Tinggi dan untuk Pengadilan Tingkat Pertama adalah Ketua Pengadilan Negeri;

Keempat, membacakan amanat tertulis Ketua Mahkamah Agung (terlampir)

Kelima, Pelaksanaan upacara bendera mengikuti tata tertib upacara bendera (terlampir)

Keenam, pakaian upacara adalah pakaian olah raga

Ketujuh, setelah pelaksaan upacara HUT Mahkamah Agung RI yang ke 73, dilanjutkan dengan kegiatan olah raga atau kegiatan-kegiatan lainnya, seperti bakti sosial, sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Khusus untuk Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di empat lingkungan peradilan di wilayah Jabodetabek pelaksanaan upacaranya bergabung dengan Mahkamah Agung RI di halaman Gedung Mahkamah Agung Jl. Medan Merdeka Utara No. 09-13 Jakarta Pusat. (Humas/RS)

Sumber (https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/3141/upacara-bendera-memperingati-hut-ma-ri-ke-73)

Amazon patents “spy goggles” to allegedly monitor staff

Amazon patents “spy goggles” to allegedly monitor staff

Amazon patents “spy goggles” to allegedly monitor staff
The futuristic goggles will apparently provide workers with information – and collect data about them as well.

Online retail giant Amazon has come under fire for reportedly developing “spy goggles” to keep an eye on employees.

A patent recently filed by the company describes augmented reality goggles which will provide visual directions to warehouse workers – where to collect an item, where to drop it off, and so on.

In addition to collecting information, the goggles are also reported to collect information such as the worker’s location and walking speed.

Amazon has invested heavily in maximising worker output. It recently patented another monitoring device – an ultrasonic wristband.

However, the company has denied reports that it is looking to spy on employees.

“This patent application has nothing to do with surveilling employees. Technology has empowered and enabled workplaces throughout human history,” it said in a statement.

“Smart glasses and head up displays are already helping people in lots of ways – providing doctors with information to perform surgery, drivers with information to help them drive safely, and athletes with information to achieve their goals.”

Source (http://www.hrmasia.com/node/250373)

Canada Announces Plans to Accede to Madrid Protocol

Canada Announces Plans to Accede to Madrid Protocol

August 3, 2018

Director General for Trademarks at the Canadian Intellectual Property Office announced the future accession of Canada to the Madrid Protocol at the 140th edition of the INTA Meeting.

Canada

Canada is now close to joining the Madrid System. After years of hard work involving stakeholders at the national level, Canada is now fine-tuning regulatory requirements and communicating with WIPO regarding IT tools for the implementation of e-services for filing.

On the future accession of Canada to the Madrid System, Mr. Mesmin Pierre, Director General, Trademarks Branch, Canadian Intellectual Property Office said: “We expect to be joining the treaty, in fact, in early 2019.”

Sistem Hague Permudah Pelindungan Desain Industri

Sistem Hague Permudah Pelindungan Desain Industri

Sistem Hague Permudah Pelindungan Desain Industri

foto2

Sistem Hague Permudah Pelindungan Desain Industri | Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP), dan Mahkamah Agung bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), menggelar Seminar Sistem Pelindungan Desain Industri di Hotel Grand Sahid, Selasa (31/7/ 2018).

Seminar ini membahas mengenai Sistem Hague untuk Pendaftaran Internasional Desain Industri.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Freddy Harris dalam sambutannya mengatakan pelindungan kekayaan intelektual akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara.

“Melihat banyak negara maju seperti Jepang, perkembangan desain industrinya meningkatkan perekonomian negaranya.” terang Freddy.

Freddy menambahkan, sebagai bentuk peningkatan kualitas sistem pelindungan KI, khususnya terkait dengan desain industri di Indonesia, saat ini pemerintah sedang melakukan revisi UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yakni memasukan Hague Agreement.

“Dan saat ini masuk dalam prolegnas 2018”, ujar Freddy Harris.

Menurut perwakilan World Intellectual Property Organization (WIPO), Nobuaki Tamamushi mengatakan Sistem Hague akan memberikan banyak keuntungan bagi KI.

“Kesederhanaan, efektifitas biaya, efisiensi, dan fleksibilitas adalah fitur utama dalam Sistem Hague”, ujarnya.

Untuk diketahui, Hague Agreement adalah suatu sistem yang memungkinkan pemilik desain untuk mendaftar secara sentral terhadap desain mereka ke sejumlah negara atau organisasi intergovernmental (khususnya Community Design Office), tanpa harus membuat permohonan terpisah untuk tiap tiap negara atau organisasi intergovernmental.

Seminar ini dihadiri oleh Perwakilan dari Mahkamah Agung RI, Dhahana Putra Direktur Perancangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan Takatoi Shunichi Senior Representative JICA Indonesia.

Sumber http://www.dgip.go.id/sistem-hague-permudah-pelindungan-desain-industri

TWO NEW SENIOR CHINA POSITIONS OPEN IN THE US GOVERNMENT

TWO NEW SENIOR CHINA POSITIONS OPEN IN THE US GOVERNMENT

Two senior China-related positions involving, to different degrees, intellectual property have recently opened in the US Government.

A position similar to the one I helped create at the US Patent and Trademark Office is now open.     The incumbent will serve as “Senior Counsel for China Intellectual Property Policy.”  The position closes on August 6, 2018.  Applicants must be US Citizens, graduated from an accredited law school, and be a member of the bar.  PTO is seeking someone who has “Knowledge of a wide variety of international matters, particularly issues related to China IP and civil law matters.”  The introduction of knowledge of “civil law” seems new to me.   The position is also subject to a chain of command of “assist[ing] the Under Secretary of Commerce and Director, Deputy Under Secretary and Deputy Director, Chief Policy Officer and Director for International Affairs of OPIA, the Deputy Chief Policy Officer of OPIA, and others by rendering advisory legal and technical opinions on a wide range of complex China IP issues and sensitive negotiations.”

Another position that has opened is  that of Director,  Center for Interagency Trade, Implementation, Monitoring, and Enforcement (ICTIME) and is responsible for supervising, directing, and implementing initiatives required by Section 604 of the Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015.  The position includes overseeing investigations of information for potential disputes brought by USTR to the World Trade Organization (WTO) and developing positions and strategies for implementation and enforcement of U.S. trade rights under international trade agreements for enforcement of domestic trade laws.  This appears to be the Trade Enforcement unit first proposed by President Obama in a State of the Union Address in January 2012:  “It’s not right when another country lets our movies, music, and software be pirated,” Obama said:  “Tonight, I’m announcing the creation of a Trade Enforcement Unit that will be charged with investigating unfair trade practices in countries like China.”  As a side note, it is interesting to observe how much the focus of USG trade policy has since shifted to technology issues, as indicated by this focus of then-President Obama.  The position closes on July 23, 2018.  This announcement also seeks someone who is capable of the various management competencies of the Senior Executive Service.

Neither position explicitly requires a knowledge of Chinese language, although China is clearly a focus of them both.   Both positions also entail management responsibilities.  The USTR position includes “supervising 20 Trade Enforcement Analysts, detailees, interns, and other employees” while the PTO position involves “serv[ing] as the China team leader”.

Source (https://chinaipr.com/2018/07/15/two-new-senior-china-positions-open-in-the-us-government/)

Call Now Button